PRESISI BHABINKAMTIBMAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN PASCA PANDEMI COVID 19 (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR SRAGEN KOTA TAHUN 2023)

Penulis

  • Estuning Abdi unu surakarta

DOI:

https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i1.266

Kata Kunci:

Bhabinkamtibmas, Pemulihan Ekonomi Kerakyatan, Pasca Pandemi Covid-19

Abstrak

Unit binmas beserta Bhabinkamtibmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentukbentuk pengamana swakarsa serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan presisi Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemi covid 19, dan upaya yang perlu dilakukan Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan presisi Bhabinkamtibmas dalam meujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemi covid 19 adalah meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, membangun berbagai fasilitas di ruang publik. Upaya yang telah dilakukan adalah menjadikan bagian dalam pengambilan peran strategis untuk pemulihan ekonomi rakyat melalui program sambang periodik di wilayah binaan.

Referensi

G. Suharto, Didik, Membangun Kemandirian Desa, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2016

Polri, Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Jakarta: Baharkam, 2014

Sutowo, Pontjo dkk, Menggalang Ketahanan Nasional, Jakarta : PT KompasMedia Nusantara, 2019

Sadjijono, Hukum Kepolisian, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006

https://ojs.fkip.ummetro.ac.id, diakses pada hari Jumat tanggal 12 November 2022, pukul 16.00 wib

Diterbitkan

2024-02-20

Cara Mengutip

Abdi, E. (2024). PRESISI BHABINKAMTIBMAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN PASCA PANDEMI COVID 19 (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR SRAGEN KOTA TAHUN 2023). Indonesian Journal of Sharia and Law, 1(1), 20–29. https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i1.266